Banyak Panwaslu Loloskan Eks Koruptor Menjadi Caleg, Ini Kata Bawaslu

Banyak Panwaslu Loloskan Eks Koruptor Menjadi Caleg, Ini Kata Bawaslu

Jakarta – Panwaslu daerah banyak melepaskan eks narapidana korupsi menjadi akan caleg 2019. Bawaslu menilainya putusan panwaslu sudah sama dengan undang-undang (UU).

“Telah sesuai dengan (putusan Panwaslu) dengan UU,” tutur Ketua Bawaslu Abhan di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (31/8/2018).

Abhan menyampaikan pihaknya tidak menginterpretasikan Ketentuan KPU (PKPU). Menurut dia dalam PKPU tidak ditulis eks napi korupsi menjadi prasyarat calon, hal seperti ini juga sama dengan Undang-undang nomer 7 tahun 2017 mengenai Pemilu.

“Kami bukan interpretasi sendiri. Coba dibaca, PKPU 20 itu di masalah 7 tidak ada prasyarat masalah napi korupsi itu tidak ada, persis itu di UU 7. Jika di PKPU masalah 7-nya itu berisi itu mungkin itu dapat dimengerti,” kata Abhan.

“Tetapi di PKPU masalah 7 kriteria calon persis di UU, berarti mereka penuhi prasyarat,” sambungnya.

Dia menuturkan PKPU cuma mengatur larangan eks napi korupsi berbentuk pakta jujur dan berkarakter kuat. Pakta jujur dan berkarakter kuat itu dikerjakan menjadi prasyarat penyalonan bukan menjadi prasyarat calon.

“PKPU nomer 20 cuma mengatur pakta jujur dan berkarakter kuat di masalah 4, pakta jujur dan berkarakter kuat itu di tandatangani ketum serta sekjen. Jika satu perikatan yang wanprestasi itu ialah ketum serta sekjen hukum lah partainya, bukan calonnya. Ini kan di prasyarat penyalonan, bukan prasyarat calon,” kata Abhan.

Baca Juga : Deddy Mizwar Jubir Jokowi-Ma’ruf, Gerindra Serahkan ke Demokrat

Diluar itu, Abhan juga menyampaikan PKPU tidak mengatur sangsi buat partai yang tidak penuhi pakta jujur dan berkarakter kuat. Menurut dia, Bawaslu sudah memutuskan berdasar pada UU serta PKPU.

“Lalu di PKPU selanjutnya ialah sanksinya jika mereka tidak penuhi pakta jujur dan berkarakter kuat? Tidak juga diketemukan. Menjadi kami pertama mengacu pada UU serta mengacu pada PKPU 20 juga. Coba dibaca lagi,” katanya.

Awal mulanya, beberapa panwaslu daerah di ketahui sudah melepaskan bacaleg eks napi korupsi. Bacaleg ini ajukan tuntutan ke Bawaslu sesudah dinyatakan tidak penuhi prasyarat oleh KPU serta tidak masuk dalam daftar calon sesaat (DCS) bacaleg.