KPK Masalah 38 Eks Koruptor Masih Nyaleg

KPK Masalah 38 Eks Koruptor Masih Nyaleg

Jakarta – Selanjutnya 38 bekas terpidana masalah korupsi atau koruptor masih masuk Daftar Calon Masih (DCT) untuk Penentuan Legislatif 2019. KPK juga memperingatkan penduduk mengecheck latar belakang beberapa calon wakil rakyat itu sebelum memilihnya.

“Pilihan itu ada di rakyat pemilih serta tidak bisa dilarang. Akan tetapi tentu hati nurani semasing akan bicara untuk pilih sesuai dengan trek record yang didapatkan,” tutur Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada detikcom, Jumat (21/9/2018).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengemukakan perihal yang kurang-lebih sama. Pertimbangan latar belakang calon legislatif, menurut Febri, terpenting untuk wujudkan wakil rakyat yang bersih.

“KPK membawa penduduk untuk saling bertindak wujudkan politik yang bersih ke depan. Kita semua miliki tanggung jawab. Karenanya, latar belakang calon anggota DPR atau DPRD begitu butuh diperhitungkan menjadi basic pilih,” kata Febri dengan terpisah.

Di lain sisi, Saut juga mengharap beberapa bekas koruptor itu dapat mengemban amanah lebih baik jika dipilih lagi menjadi wakil rakyat. Tidak lupa, ada pesan yang dikatakan Saut mengenai ancaman hukuman mati buat beberapa bekas koruptor jika kembali lakukan korupsi.

“Tiap-tiap manusia di bumi juga miliki pintu tobatnya. Jika tidak (tobat) serta dapat dibuktikan (korupsi lagi), akan ada Masalah 2 (UU Tipikor yang mengatur) hukuman mati,” tutur Saut.

Baca Juga :

Masalah 2 yang disebut Saut termaktub dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 seperti dirubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa dimaksud UU Tipikor. Point yang disebut Saut tentang perulangan tindak pidana korupsi yang bisa diancam dengan hukuman pidana mati.

Seperti apakah ketentuan masalah hukuman mati buat koruptor? Di bawah ini penjabarannya:

Masalah 2 UU Tipikor:

Ayat 1

Baca Juga : Bekas Kapolda Ditunjuk, Tujuan Nada Jokowi-Ma’ruf Amin di Jawa timur 65%

Tiap-tiap orang yang dengan menantang hukum lakukan perbuatan memperkaya diri pribadi atau orang yang lain yang satu korporasi yang bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sangat singkat 4 tahun serta sangat lama 20 tahun serta denda sangat dikit Rp 200 juta serta sangat banyak Rp 1 miliar.

Ayat 2

Dalam soal tindak pidana korupsi seperti disebut dalam ayat (1) dikerjakan dalam kondisi spesifik pidana mati bisa dijatuhkan.

Dalam keterangan masalah Ayat 2, diterangkan kondisi spesifik dalam ketetapan ini ditujukan menjadi pemberatan buat aktor tindak pidana korupsi jika tindak pidana itu dikerjakan pada saat negara dalam kondisi bahaya sama dengan undang-undang yang laku, pada saat berlangsung bencana alam nasional, menjadi perulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam kondisi krisis ekonomi serta moneter.