Jokowi Ingatkan Dana Desa Mesti Pas Tujuan 

Jokowi Ingatkan Dana Desa Mesti Pas Tujuan

Jakarta – Dalam pembukaan acara Temu Karya Nasional, Titel Tehnologi Pas Untuk (TTG) XX, serta Minggu Pengembangan Perubahan Desa serta Kelurahan (PINDesKel) 2018 di Kabupaten Badung, Bali, Presiden RI Joko Widodo menjelaskan pemakaian dana desa mesti pas tujuan. Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur mesti menyeluruh.

“Sia-sia jalan tolnya selesai, jalan besarnya selesai, tetapi jalan desanya tidak dapat dilalui. Sia-sia ada jalan besar, ada jalan tol, tetapi jalan kecamatannya rusak. Semua mesti tersambung dari yang kecil sampai yang besar. Berikut kenapa terdapatnya dana desa,” kata Jokowi dalam info tercatat, Jumat (19/10/2018).

“Dalam empat tahun ini kita sudah bangun (infrastruktur) yang besar baik jalan tol, airport baru, pembangunan pelabuhan, bendungan-bendungan, ini yang besar-besar. Lalu yang tengah, yang kecil siapa? Ya propinsi, kabupaten, serta desa, hingga pembagian kerja jadi jelas. Janganlah semua dari pusat. Mesti bagi-bagi kita ini,” paparnya.

Jokowi menuturkan masalah jumlahnya biaya yang dalam empat tahun paling akhir. Dia menjelaskan tahun ini anggarannya sebesar Rp 400 triliun untuk infrastruktur. Untuk dana desa di tahun 2015 sebesar Rp 20 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, serta tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun. Gagasannya, tahun 2019 biaya dana desa akan bertambah jadi Rp 70 triliun.

Baca Juga : Program ‘Manusia Unggul’ Tidak Cuma masalah Konsumsi Gizi

Dia memberi pesan supaya pembangunan infrastruktur dana desa mesti memberi peran pada penambahan ekonomi lokal. Contohnya dalam penyediaan bahan material seperti pasir, batu, atau semen dengan memprioritaskan produk lokal. Dengan demikian, sambungnya, uang dari dana desa bisa berputar-putar di desa, di kecamatan, atau minimum satu tingkat kabupaten.

“Saya titip, untuk pembangunan infrastruktur besar ataupun infrastruktur desa, kita akan mulai menggeser ke pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi daerah serta desa. Jika ada infrastruktur yang belumlah selesai tidak apa-apa, tetapi mulai digeser untuk pemberdayaan ekonomi,” terangnya.

Di peluang yang sama dia ikut mengutarakan gagasan pemerintah yang akan memberi biaya langsung ke kelurahan seperti dalam dana desa. Akan tetapi nominalnya masih juga dalam analisis pemerintah.

Untuk tahu info yang lain dari Kemendes PDTT silakan click di sini.